Reaktualisasi NDP HMI

Oleh : Muhammad Dayyan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dilahirkan pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta yang di prakarsai oleh Lafran Pane. Kelahirannya didorong oleh kondisi bangsa yang masih dalam ancaman kolonialis Belanda dan rongrongan komunis, serta ummat Islam yang terbelakang. Sejak kelahirannya HMI sangat proaktif terlibat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pergerakan HMI berlandaskan pada semangat ke-Islaman dan Kebangsaan. Hal ini menjadi doktrin HMI yang dirumuskan dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai ideologi pergerakan HMI. NDP berisi tentang dasar-dasar kepercayaan (Tauhid), kemanusian, ikhtiar-taqdir, kemasyarakatan, keadilan, dan keilmuan sebagai prasyarat menjadi khalifah. Rumusan ini merupakan subtansi ajaran Islam atau formulasi ideal dari iman, ilmu dan amal sebagai spirit dan paradigma kader HMI dalam melakukan aktifitas mewujudkan tujuan HMI. Yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mempertinggi harkat martabat bangsa Indonesia dan menegakkan serta mengembangkan ajaran Islam.

Saat ini di usia yang lebih setengah abad HMI banyak disorot karena kurang berperan dalam berbagai etape perubahan sosial kebangsaan. Walaupun ada itu hanyalah personal kader HMI yang sudah menjadi alumni. Banyak alumni HMI diberbagai strata kehidupan masyarakat dalam berbagai level telah mampu memainkan peran yang sangat signifikan melakukan perubahan sosial kebangsaan. Mulai dari politik kita menemukan Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Anas Urbaningrum, Sayed Fuad Zakaria, Adriman Kimat, T.Husen Banta, Samsol Bahri dan lain-lain. di LSM ada Rahmadana Lubis, Syarifah Rahmatillah, Ridha Ramli,  dan lain-lain. Banyak pula yang berkiprah di dunia akademisi sebut saja, Prof. Darni Daud, Prof Yusni Saby, Prof. Hadi Arifin, dan lain-lain.

Namun secara keorganisasian HMI di usia 63 tahun seakan lelap dan terbuai dalam kebesaran namanya. Padahal dalam dotrin dasar HMI selalu dituntut proaktif memainkan peran sosial kebangsaan. Doktrin NDP HMI adalah penjabaran asas Islam (pasal 3 AD HMI) untuk mewujudkan misinya melahirkan kader yang berkualitas insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang dirindhai Allah SWT.

Islam menjadi landasan teologis pergerakan HMI mengandung spirit untuk terus membangun peradaban masyarakat Indonesia yang madani. Landasan teologis bermakna semua aktifitas dan gerakan perjuangan HMI berorientasi pada satu titik Tauhid sebagaimana rumusan kalimat syahadat.

Tiada tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Peniadaan bermakna membebaskan diri dari belenggu kesyirikan atau ketergantungan pada ilah yang dapat menjadikan manusia terperangkap dalam kemaksiatan dan kemungkaran Kesyirikan adalah pangkal kejahatan yang setiap saat menjurumuskan manusia melakukan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran baik secara kultural (ingin menang sendiri, merampok, zina, mencuri, menipu) maupun secara strutural (otoriter, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mengabaikan amanah).

Kemudian pengecualian bermakna penegasan pada Tuhan yang Esa (Allah) dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada dan pasrah pada Allah. Maka seluruh ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai hanya berdasarkan ketentuan Allah Pencipta segala yang ada. Konsekwensi logis dari paradigma Tauhid melahirkan sikap yang optimis, kritis, santun, amanah, humanis dan proaktif melaksanakan amar makruf nahy mungkar.

Maka pembebasan utama dari paradigma tauhid adalah unsur-unsur mitologis, yaitu kepercayaan pada wujud-wujud lain yang dianggap bersifat ilahi yang lebih rendah dari Allah sendiri. Disini terlihat bahwa problem utama manusia bukan ateis (tidak ada tuhan) tapi politeisme (banyak tuhan). Sebab hakikat ateisme itu sendiri adalah politeisme, walaupun dalam pengakuannya ateis, tapi dalam prakteknya mengambil yang lain sebagai tuhan.

Itulah sebabnya program utama Alquran adalah membebaskan manusia dari belenggu paham tuhan yang banyak serta belenggu tirani menuhankan diri sendiri atau memutlakkan pandangan dan pikiran sendiri dengan menolak kebenaran dari orang lain..

Inplikasi dari bertauhid adalah menjadikan kader menjadi manusia terbuka, secara kritis selalu tanggap kepada masalah-masalah Kebenaran dan kepalsuan yang ada dalam masyarakat. Sikap tanggap itu dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawabnya atas segala pandangan dan tingkah laku serta kegiatan dalam hidup ini yang muncul dari rasa keadilan dan perbuatan positif pada sesama manusia.

Menurut Cak Nur paradigma Tauhid memiliki implikasi yang jauh dalam aspek sosial dengan menolak taghut (segala sesuatu yang melewati batas) dan mendorong pada tatanan sosial yang egalitarian (persamaan hak dan kewajiban). Dalam kontek ini kader HMI dituntut tanggung jawab membangun sistim kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah, yang memungkinkan masing-masing anggota masyarakat saling memperingatkan tentang kebenaran dan kebaikan, dan tentang ketabahan dan kesabaran.   

Dalam konteks saat ini sistim demokratis harus terus kawal dan terus diperkuat kualitasnya. Artinya tidak hanya berhenti pada demokrasi prosedural (pemilu) tapi terus didorong pada demokrasi yang berlaku secara kultural (sistim kehidupan yang menjamin setiap individu dapat mengaktulisasikan potensi kemanusiaannya dan bebas dari kezaliman). Sehingga dapat berkembang kearah keadilan ekonomi yang meningkatkan kemakmuran rakyat.

Doktrin inilah yang menjadikan HMI dapat berperan secara strategis dalam merespon segala persoalan kebangsaan. Dalam konteks Aceh, banyak alumni HMI yang menjadi stakeholder dalam proses perdamaian Aceh baik yang terlibat sebagai tokoh politik, LSM,  maupun akademisi. Bagi kader HMI NDP sebagai ideologi perjuangan harus terus diaktualisasikan. Ini penting sebab disinyalir NDP telah menjadi dokumen dan arsip yang mati. Maka perlu aktulisasi NDP untuk memandu arah gerakan strategis HMI dalam membuktikan komitmennya untuk menjaga perdamaian di Aceh khususnya.

HMI dengan komitmen keummatan dan kebangsaan telah berperan aktif menumpas PKI, menumbangkan rezim otoriter orde lama, dan orde baru. Diera reformasi HMI dibawah kepemimpinan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PB HMI ikut mejadi tim penyusun UU Pemilu dan mengawal proses demokrasi. Dari tahun 70an – 90an HMI telah banyak melahirkan kader intelektual yang berwawasan kebangsaan, keilmuan, independen dan pemimpin umat dan bangsa di berbagai level. Sebut saja Prof. Dr. Nurchalis Madjid (alm), Prof. Dr. Azyumardi Azra, Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, M.S Kaban, Dr. Hidayat Nurwahid dan ratusan lainnya yang berkiprah diberbagai sektor dan level kemasyarakatan.

63 tahun kepeloporan HMI dengan komitmen ke-Islaman dan Kebangsaanya hendaknya tidak pudar dan perlu terus dirawat. HMI tetap diharapkan dapat berperan memberi kontribusi pemikiran secara kritis dan objektif sesuai dengan spirit tauhid. Dirgahayu HMI, Yakin Usaha Sampai!

Makalah Disampaikan pada Refleksi 63 Tahun HMI/ 5 Februari 1947 – 5 Februari 2009