Public Perception on Government Spending In Aceh: An Analysis Based on Maqasid Performance Pairwise Matrix (MPPM)

Written By: Muhammad Dayyan, M.Ec

Abstract

Governments provide a host of goods and services to their citizens to achieve various socio-economic objectives. Such spending is done through various programs that include social security, education, infrastructure, healthcare and economic programs. Several conventional approaches for measuring efficiency of government expenditure have been proposed in the literature. Most of these measures are quantitative in nature. For government spending based on Shari’ah oriented public policy (al-Siyasah al-Shar’iyyah), which is value loaded, there is a need for a complementary qualitative yardstick to measure whether such spending achieves Maqasid al-Shari’ah. The present study has made use of content analysis to develop a Maqasid Performance Pairwise Matrix (MPPM), as one of the tools of Islamic oriented public policy (al-Siyasah al-Shar’iyyah); this is to measure the public perception on government expenditure in eight areas in Aceh and the extent to which the expenditure conforms to Maqasid al-Shari’ah. MPPM was used as an instrument to survey 233 respondents in Aceh. The data from the survey were validated analyzed using SPSS version 18.0. The findings from the study were found to be mixed. Government spending in Aceh for Education and Healthcare achieved results at the level of Complements (Hajiyat), beyond the basic need (Daruriyat). However, in the other six areas, which include economics, public services and housing, government spending was only able to satisfy the basic needs of the Acehnese. The study concludes with recommendations and suggestions for future research. 

                                                                                                                                                    Keyword: Government expenditure, Maqasid al-Shari’ah, Maqasid Performance Pairwise Matrix (MPPM), public perception and al-Siyasah al-Shar’iyyah 

Idul Fitri dan Rumah Terbuka bersama Tun Mahathir

Kuala Lumpur, 26/08/2012. Rumah terbuka yang lebih dikenal dengan “open house” adalah salah satu tradisi ber-idul fitri di Malaysia yang diselenggarakan sepanjang bulan Syawal khususnya pada akhir minggu (Sabtu-Minggu). Pada jamuan rumah terbuka disediakan berbagai hidangan khas lebaran seperti lemang yang disajikan dengan daging rendang, sate dengan nasi impit (lontong), rujak, es krim, dan berbagai macam jenis kue lainnya yang disajikan selama sehari penuh. Rumah terbuka bertujuan untuk menjamu tamu yang akan bersilaturahmi ke rumah dengan hidangan istimewa. Tamu yang diundang bukan hanya dari kalangan sanak saudara saja tapi juga tamu umum yang diundang secara terbuka melalui kartu lebaran, sms, mailist, facebook, twitter dan media sosial lainnya.

Orientasi Kebijakan Publik Syariah

SATU persoalan penting dalam Islam yang kurang mendapat perhatian adalah kebijakan publik yang beorientasi syariah (shari’ah public policy oriented). Khususnya di Aceh yang kerap dijuluki sebagai bumi Serambi Mekkah dengan komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah dan konsep maqashid syari’ah yang menjadi satu pilar penting dalam merumuskan kebijakan publik dalam Islam masih sangat asing pada sebagian besar Muslim. Setidaknya hal ini dapat diketahui ketika saya menyebarkan survey tentang belanja publik (public expenditure) yang berorientasi syariah di Aceh di kalangan mahasiswa dan dosen tampak istilah tersebut masih sangat tidak familiar bahkan asing.

Istimewanya Buka Puasa Bersama Tan Sri Sanusi Junid

Tanggal 25 July 2012 saya mendapatkan SMS dari seorang tokoh penting masyarakat Aceh di Kuala Lumpur yang berbunyi “Asm. Wbt. Dengan hormatnya anda diundang untuk majelis Iftar dan terawih di Jeumpa D’Ramo pada hari Ahad 29-07-2012. Mohon pengesahan atas kehadirannya. Terimong geunaseh. Tans Sri Sanusi Junid & Puan Sri Nila.”  

Bagi kami yang tidak dapat pulang ke Aceh undangan buka puasa adalah hal yang ditunggu-tunggu untuk dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan mahasiswa dan tokoh masyarakat Aceh di Malaysia. Dan undangan dari Tan Sri adalah yang paling istimewa, sebab disamping beliau melayani kami dengan menu berbuka yang istimewa beliau juga akan memberi petuah dan motivasi yang sangat berharga dalam setiap pertemuan dengan mahasiswa atau masyarakat Aceh. 

Mengurus Pasport di KBRI Kuala Lumpur Siap 3 Jam

Kuala Lumpur, Hari Rabu 18 Juli 2012 saya mendatangi Kedutaan Besar Repuplik Indonesia (KBRI) di Jalan Tun Razak No 233, Kuala Lumpur untuk mengurus perpanjangan Pasport yang akan habis masa berlakunya.  Ini kali kelima saya ke KBRI Kuala Lumpur yang merupakan kedutaan tersibuk dan paling ramai setiap hari kerja. Berbeda dengan kedutaan besar lainnya yang juga terletak di Jan Tun Razak seperti Kedutaan Qatar, Singapore, Amerika dan beberapa lainnya yang terlihat sepi-sepi saja. Saya tiba di KBRI pukul 07.00 pagi waktu Malaysia atau setengah jam setelah shalat shubuh antrian panjang sudah berjejer di depan pagar KBRI.

Bertamasya ke Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu, Malaysia

Minggu lalu 7-11 Juli 2012 saya dan keluarga berkesempatan mengunjungi kota Kuala Terengganu yang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Dengan menumpang bus dari Kuala Lumpur pada pukul 10.30 pagi sampai ketujuan pukul 05.30 sore atau sekitar tujuh jam mampu menembus 455 km, ini karena infrastruktur jalannya cukup bagus. Negeri Terengganu yang bergelar “Darul  Iman’ saat ini dipimpin oleh menteri Besar (setingkat dengan Gubernur) Dato' Ahmad bin Said dan Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al Muktafi Billah Shah.

Memaknai Pelantikan Pemimpin Baru Aceh

Oleh: Muhammad Suhaili Sufyan dan Muhammad Dayyan

Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf resmi menjadi pemimpin Aceh yang ke 18 yang dilantik pada tanggal 25 Juni 2012 oleh menteri dalam negeri Republik Indonesia Gumawan Fauzi. Selanjutnya Gubernur baru melantik para kepala daerah tingkat dua mulai dari Aceh besar sampai Singkil diseluruh Aceh. Pelantikan para kepala daerah ini patut kita cermati untuk melihat dan mendengar komitmen para pemimpin di Aceh yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam tradisi Islam pelantikan pemimpin sangat penting yang mengangkat sumpah atas nama Allah SWT. Dalam tulisan ini penulis menukilkan pidato politik Abubakar sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah saw wafat. Sesaat setelah dilantik atau dibai’at oleh publik, Khalifah pertama umat Islam, Abu Bakar al-Siddiq menyampaikan pidato politiknya yang pertama. Pidatonya menggambarkan secara umum komitmen kebijakan politik yang akan dijalankan oleh pemerintahannya.